AD/ART

ANGGARAN DASAR
 PERHIMPUNAN MAHASISWA SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (PERMASETA)
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

Pasal 1. Nama

Organisasi ini bernama Perhimpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian disingkat PERMASETA.

Pasal 2. Waktu

PERMASETA didirikan di Malang pada tanggal 30 November 1999 untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3. Tempat Kedudukan

PERMASETA berkedudukan di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.

BAB II

AZAS, LANDASAN, DAN TUJUAN

Pasal 4. Azas

PERMASETA berazaskan :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 5. Landasan

1. Landasan konstitusional PERMASETA adalah UUD 1945.
2. Landasan operasional PERMASETA adalah Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 6. Tujuan

PERMASETA didirikan dengan tujuan :

1. Mewujudkan insan akademis yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian, berwawasan kebangsaan, berpola pikir luas dan dinamis, serta berorientasi kerakyatan.
2. Meningkatkan profesionalisme mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya dalam rangka kerangka Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Wadah mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya untuk berinteraksi dan berkreasi guna memperluas cakrawala pandang, mempertajam analisis dan mempertinggi objektivitas.

BAB III

BENTUK, SIFAT, DAN STATUS

Pasal 7. Bentuk

PERMASETA berbentuk organisasi profesi mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian.

Pasal 8. Sifat

PERMASETA adalah organisasi kemahasiswaan yang bersifat independen dan demokratis.

Pasal 9. Status

PERMASETA adalah organisasi keprofesian satu-satunya yang menghimpun mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 10. Syarat Keanggotaan

Yang dapat menjadi anggota PERMASETA adalah mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya, terdaftar pada tahun akademik, yang tengah berlangsung, atau memenuhi ketentuan keanggotaan yang telah ditetapkan oleh peraturan organisasi

Pasal 11. Status Keanggotaan

Anggota PERMASETA terdiri dari:

1. Anggota Biasa
2. Anggota Purna
3. Anggota Kehormatan

Pasal 12. Kewajiban Anggota

Setiap anggota mempunyai kewajiban tertentu yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13. Hak Anggota

Setiap anggota PERMASETA mempunyai hak sesuai dengan status dan jenjang keanggotaannya yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14. Sanksi Anggota

Setiap anggota PERMASETA yang melanggar peraturan organisasi akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 15. Musyawarah Umum Anggota

Musyawarah Umum Anggota PERMASETA selanjutnya disingkat MUMASETA merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi PERMASETA.

Pasal 16. Dewan Pengurus

Dewan Pengurus merupakan penyelenggara organisasi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan roda organisasi PERMASETA.

Pasal 17. Badan Pengawas Organisasi

Badan Pengawas Organisasi, selanjutnya disingkat BPO merupakan kelengkapan dari penyelenggaraan organisasi yang ditetapkan melalui MUMASETA yang akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18. Ikatan Alumni

Ikatan Alumni Perhimpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian, selanjutnya disingkat IKA PERMASETA merupakan kelengkapan organisasi yang dinaungi PERMASETA yang bertujuan untuk menghimpun anggota purna PERMASETA yang telah lulus PLA I yang berikutnya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 19. Atribut Organisasi

Atribut PERMASETA terdiri dari :

1. Lambang PERMASETA
2. Mars PERMASETA
3. Salam pemersatu

BAB VII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 18. Aturan Peralihan

Hal-hal yang belum diatur dalam AD ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam peraturan organisasi.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERHIMPUNAN MAHASISWA SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

(PERMASETA)

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1. Syarat Keanggotaan

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota PERMASETA adalah :

1. Terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian pada tahun yang bersangkutan atau memenuhi ketentuan keanggotaan yang telah ditetapkan  oleh peraturan organisasi.
2. Menerima deklarasi dan AD/ART organisasi.
3. Bersedia menjunjung tinggi nama baik organisasi.

Pasal 2. Anggota Biasa

1. Anggota Biasa terdiri dari:

a.Anggota Muda

b.Anggota Pratama

c. Anggota Utama

2. Anggota Muda adalah Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian yang terdaftar pada tahun akademik yang tengah berlangsung.
3. Anggota Pratama adalah anggota muda yang telah menempuh Pendidikan dan Latihan Anggota I PERMASETA.
4. Anggota Utama adalah anggota pratama yang telah menempuh Pendidikan dan Latihan Anggota PERMASETA II.

Pasal 3. Anggota Purna

1.Anggota Purna adalah anggota biasa yang telah menyelesaikan masa studinya di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.

2.IKA PERMASETA adalah organisasi yang menghimpun anggota purna PERMASETA.

3.IKA PERMASETA diberikan kewenangan untuk menjalankan roda keorganisasian secara mandiri.

4.Dalam penyelenggaraan organisasinya, IKA PERMASETA berkoordinasi dengan Dewan Pengurus PERMASETA.

Pasal 4. Anggota Kehormatan

1. Anggota kehormatan adalah perorangan maupun organisasi yang telah berjasa kepada  PERMASETA.
2. Penetapan anggota kehormatan ditetapkan dalam MUMASETA berdasarkan pertimbangan dan usulan dari peserta MUMASETA.

Pasal 5. Masa Keanggotaan

1. Masa keanggotaan PERMASETA bagi anggota biasa berlangsung selama anggota menempuh pendidikan di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya.
2. Anggota PERMASETA kehilangan status keanggotaannya karena :
a. Berhenti atau dikarenakan permintaannya sendiri.
b. Diberhentikan/dipecat.
c. Meninggal dunia

BAB II

KEWAJIBAN, HAK, DAN SANKSI ANGGOTA

Pasal 6. Kewajiban Anggota

Setiap anggota PERMASETA berkewajiban :

1. Mematuhi dan mentaati AD/ART serta peraturan organisasi.
2. Menjaga nama baik organisasi.
3. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi.

Pasal 7. Hak Anggota

1. Hak Anggota Muda PERMASETA

Setiap Anggota Muda PERMASETA mendapat :

a. Hak sebagai peserta dalam MUMASETA.
b. Hak mendapatkan informasi pemberitahuan kegiatan-kegiatan organisasi dari Penyelenggara Organisasi.
c. Hak untuk dilibatkan secara aktif sebagai peserta dalam kegiatan-kegiatan organisasi.
2. Hak Anggota Pratama PERMASETA

Setiap Anggota Pratama PERMASETA mendapat :

a. Hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) a, b, dan c.
b. Hak untuk dilibatkan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi
c. Hak mendapatkan mandat dari Penyelenggara Organsiasi untuk mewakili PERMASETA hingga lingkup nasional.
d. Hak untuk dipilih sebagai Mide Formatur dewan pengurus dalam MUMASETA
3. Hak Anggota Utama PERMASETA

Setiap Anggota Utama PERMASETA mendapat:

a.Hak sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) dan (2).

b.Berhak untuk dipilih sebagai Formatur Dewan Pengurus dalam MUMASETA

c.Berhak mendapat mandat dari Dewan Pengurus untuk mewakili PERMASETA  hingga lingkup Internasional

4. Hak Anggota Purna PERMASETA

Setiap anggota Purna PERMASETA mendapatkan :

a. Hak sebagai peninjau dalam MUMASETA.
b. Hak mendapatkan informasi pemberitahuan kegiatan-kegiatan organisasi dari Penyelenggara Organisasi.
c. Hak menjadi anggota IKA PERMASETA.
d. Hak untuk dilibatkan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan IKA PERMASETA.
5. Hak Anggota Kehormatan PERMASETA

Setiap anggota kehormatan PERMASETA mendapatkan :

a. Hak sebagai peninjau dalam MUMASETA.
b. Hak mendapatkan informasi pemberitahuan kegiatan-kegiatan organisasi dari Penyelenggara Organisasi.

Pasal 8. Sanksi

Setiap anggota yang melanggar kewajiban dikenakan sanksi berupa peringatan, pembekuan sementara, hingga pemberhentian dari keanggotaan yang diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.

BAB III

MUSYAWARAH UMUM ANGGOTA

PERHIMPUNAN MAHASISWA SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

(MUMASETA)

Pasal 9.Pelaksanaan MUMASETA

1. Dilaksanakan satu kali dalam periode kepengurusan penyelenggara organisasi PERMASETA.
2. Waktu penyelenggaraan MUMASETA dilaksanakan pada akhir periode kepengurusan penyelenggara organisasi PERMASETA.
3. Tempat pelaksanaan MUMASETA disesuaikan dengan tingkat kemampuan penyelenggara organisasi PERMASETA sesuai dengan aspirasi dan keinginan anggota.
4. Dewan Pengurus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan MUMASETA.

Pasal 10.Bentuk

MUMASETA berbentuk persidangan.

Pasal 11.Syarat sahnya Sidang

1. MUMASETA dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota PERMASETA (Quorom)
2. Apabila quorum tidak terpenuhi, maka sidang ditunda 1×15 menit dan sesudahnya dinyatakan sah

Pasal 12.Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang MUMASETA adalah:

1. Menetapkan agenda sidang.
2. Menetapkan tata tertib sidang.
3. Menetapkan tata tertib pemilihan presidium sidang.
4. Memilih dan menetapkan presidium sidang
5. Menetapkan GBHO untuk kepengurusan periode selanjutnya.
6. Meminta pertanggungjawaban Ketua Umum/Formatur Dewan Pengurus PERMASETA
7. Menerima atau menolak pertanggungjawaban Ketua Umum/Formatur Dewan Pengurus PERMASETA pada periode kepengurusan yang telah berakhir
8. Menetapkan demisioner Dewan Pengurus pada periode kepengurusan yang telah berakhir.
9. Menetapkan tata tertib pemulihan Ketua Umum/Formatur dan Mide Formatur Dewan Pengurus PERMASETA
10. Menetapkan amandemen AD/ART sesuai dengan aspirasi yang berkembang ditingkatan anggota.
11. Memilih dan menetapkan Formatur/Ketua Umum dan Mide Formatur organisasi untuk periode kepengurusan selanjutnya.
12. Memilih koordinator BPO  serta  menetapkan anggota BPO untuk periode selanjutnya.
13. Meminta pertanggungjawaban koordinator BPO PERMASETA.
14. Menerima/menolak pertanggungjawaban koordinator BPO PERMASETA.
15. Meminta pertanggungjawaban IKA PERMASETA.
16. Menerima/menolak pertanggungjawaban IKA PERMASETA.

Pasal 13.Peserta

Peserta MUMASETA adalah anggota PERMASETA yang telah memenuhi  kewajibannya sebagai anggota sesuai dengan BAB II pasal 6 ART.

Pasal 14.Pimpinan Sidang

1. Sidang MUMASETA dipimpin oleh Presidium Sidang dengan jumlah 3 orang.
2. Selama Presidium Sidang belum terbentuk, sidang dipimpin oleh Steering Committee MUMASETA yang bertindak sebagai Presidium Sidang Sementara.
3. Presidium Sidang dipilih dari, oleh, dan untuk peserta sidang.

BAB IV

MUSYAWARAH UMUM ANGGOTA

PERHIMPUNAN MAHASISWA SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

LUAR BIASA

(MUMASETA LUAR BIASA)

Pasal 15. Pelaksanaan MUMASETA Luar Biasa

1. Apabila Dewan Pengurus tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan amanat AD/ART dan MUMASETA maka anggota PERMASETA dapat mengajukan MUMASETA Luar Biasa kepada Dewan Pengurus dan BPO untuk dilaksanakan.
2. MUMASETA Luar Biasa dapat dilakukan apabila diajukan sekurang-kurangnya 2/3 dari total anggota biasa dalam bentuk pengajuan tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
3. Dewan Pengurus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan MUMASETA Luar Biasa.

Pasal 16. Bentuk

MUMASETA Luar Biasa berbentuk persidangan.

Pasal 17. Syarat Sahnya Sidang

1. MUMASETA Luar Biasa dinyatakan sah bila dihadiri 2/3 dari Anggota Biasa PERMASETA (quorum)
2. Apabila quorum tidak terpenuhi, maka sidang ditunda 1x 15 menit dan sesudahnya dapat dianggap sah.  

Pasal 18. Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang  MUMASETA Luar Biasa adalah :

1. Menetapkan agenda sidang
2. Menetapkan tata tertib sidang
3. Menetapkan tata tertib pemilihan presidium sidang.
4. Memilih dan Menetapkan Presidium Sidang
5. Meminta pertanggungjawaban Ketua Umum/Formatur Dewan Pengurus
6. Menerima/menolak pertanggungjawaban Ketua Umum/Formatur Dewan Pengurus.
7. Menetapkan demisioner Dewan Pengurus jika pertanggungjawaban Formatur/Ketua Umum ditolak.
8. Menetapkan tata tertib pemilihan Formatur/Ketua Umum Dewan Pengurus PERMASETA.
9. Memilih dan menetapkan Formatur/Ketua Umum Dewan Pengurus PERMASETA hingga akhir periode kepengurusan yang sedang berjalan.

BAB V

DEWAN PENGURUS

Pasal 19. Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang Dewan Pengurus adalah :

1. Melaksanakan hasil keputusan dan ketetapan MUMASETA
2. Menyusun dan melaksanakan program kerja berdasarkan AD/ART dan GBHO.
3. Mewakili PERMASETA dalam pertemuan-pertemuan eksternal organisasi.
4. Melakukan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan AD/ART untuk memajukan organisasi.

Pasal 20. Masa Bakti

Masa Bakti Dewan Pengurus PERMASETA adalah 1 periode dengan batasan maksimal 1 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu periode kepengurusan selanjutnya.

Pasal 21. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dewan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Departemen-Departemen yang banyaknya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan.

BAB VI

BADAN PENGAWAS ORGANISASI

Pasal 22 Status, Keanggotaan dan Masa Bakti

1. Status BPO adalah Badan konsultasi dan pengawas pelaksanaan ketetapan MUMASETA
2. BPO berjumlah 5 orang yang terdiri dari 3 orang anggota perwakilan dari 3 angkatan terakhir dan 2 orang dipilih melalui forum MUMASETA yang selanjutnya salah satu bertindak sebagai koordinator BPO.
3. Masa Bakti BPO disesuaikan dengan masa bakti Dewan Pengurus PERMASETA.

Pasal 23 Tugas dan Wewenang

1. Mengawasi dan meminta penjelasan dari dewan pengurus terhadap pelaksanaan AD/ART, GBHO dan ketetapan-ketetapan MUMASETA.
2. Mengawasi dan meminta penjelasan dari dewan pengurus terhadap pelaksanaan AD/ART dan GBHO.
3. Memberikan usul-usul kepada dewan pengurus PERMASETA untuk melancarkan pelaksanaan ketetapan-ketetapan MUMASETA baik diminta ataupun tidak diminta.
4. Menyalurkan dan meminta penjelasan dari dewan pengurus mengenai aspirasi anggota PERMASETA
5. Mengusulkan MUMASETA Luar Biasa

BAB VII

IKA PERMASETA

Pasal 24. Status,  Keanggotaan dan Masa Bakti

1.Status IKA PERMASETA adalah ex. pengurus PERMASETA.

2.Keanggotaan IKA PERMASETA adalah anggota purna PERMASETA

3.Masa bakti IKA PERMASETA adalah 3 tahun.

Pasal 25. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang diatur dalam AD/ART IKA PERMASETA.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 26. Keuangan

1. Besarnya iuran anggota ditetapkan dalam rapat Dewan Pengurus
2. Iuran anggota digunakan sebesar-besarnya untuk operasional dan kemajuan organisasi
3. Alokasi keuangan organisasi dipertanggungjawabkan oleh Ketua Umum/Formatur selaku pemimpin Dewan Pengurus dalam MUMASETA.

BAB IX

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 27. Lambang

1.Arti Lambang

Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya merupakan insan intelektual yang berilmu, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2.Arti Bentuk Lambang

a. Huruf SE, berarti PERMASETA merupakan organisasi Mahasiswa Sosial Ekonomi.
b. Tunas Daun, PERMASETA memiliki misi untuk menciptakan kader-kader baru yang membangun pertanian masa depan.
c. UB, PERMASETA adalah Organisasi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya.
d. Panah kecil berbentuk pena, bahwa anggota PERMASETA adalah manusia yang intelek dan berilmu.
e. Panah besar, menghubungkan dengan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa anggota PERMASETA adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
f. Bingkai persegi dengan lengkung ditiap sudut, bahwa mahasiswa sosek bersatu dalam wadah yang kokoh yaitu PERMASETA.

3.Arti Warna Lambang

a. Warna hijau, PERMASETA merupakan organisasi mahasiswa sosek dibidang pertanian.
b. Warna kuning melambangkan kemakmuran.
c. Warna hitam pada bingkai menggambarkan ketegasan serta pemersatu dan kesatuan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian yang berasal dari berbagai daerah dan memiliki banyak karakter.

Pasal 28. Mars

Mars PERMASETA:

Perhimpunan mahasiswa sosial ekonomi pertanian

Mewujudkan keakraban bersama mengembangkan profesi

Ayolah maju, PERMASETA ku bangun negeri semangat sejati

Wujud Tri Dharma berdaya guna pertanian maju Indonesiaku

Pasal 29. Salam Pemersatu

1.Salam pemersatu PERMASETA adalah ‘Salam Profesi!’.

2.Dalam menyerukan salam pemersatu PERMASETA dilakukan dnegan mengepalkan tangan kanan ke atas

BAB X

AMANDEMEN ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA

Pasal 30. Aturan Amandemen

1. Amandemen AD/ART hanya dapat dilakukan dalam MUMASETA
2. Amandemen dapat dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 quorum dari jumlah peserta yang hadir.

BAB XI

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 31. Aturan Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan melalui Referendum yang diselenggarakan khusus untuk itu.
2. Referendum dinyatakan sah apabila diajukan dan diikuti sekurang-kurangnya 2/3 dari total anggota PERMASETA
3. Pembubaran dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh peserta yang mengikuti referendum.
4. Jika organisasi telah resmi dinyatakan bubar, seluruh harta kekayaan organisasi diserahkan kepada yang berhak dengan aturan yang diatur kemudian.

BAB XII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 32. Aturan Peralihan

Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam peraturan organisasi.

ATURAN PENJELAS

1.Mengacu pada pasal 5 ayat (2) Anggaran Dasar, Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

2.Mengacu pada pasal 8 Anggaran Dasar, independen adalah PERMASETA dalam segala aktivitasnya bukan merupakan kekuatan politik yang dipengaruhi oleh satu golongan ataupun kelompok tertentu.

3.Mengacu pada pasal 7 ayat (2) poin c dan pasal 7 ayat (3) dan poin c Anggaran Rumah Tangga, anggota yang terkait dapat diajukan dalam kegiatan akademik dan non akademik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *